Awas, Jangan Ada Mobilisasi Aparatur Sipil Negara, Kades Maupun Guru!

Panwaslih Kabupaten Buleleng melayangkan surat cegah dini, sebagai peringatan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng dalam hal perekrutan lembaga adhok untuk pelaksanaan Pilkada Buleleng tahun 2017. |Foto : Dok.koranbuleleng|

Singaraja |Bawaslu RI mengingatkan dengan keras agar dalam proses pergantian kepemimpinan di Buleleng tidak terjadi mobilisasi aparatur sipil negara, kepala desa, atau guru. Dan Panwaslih Buleleng akan dengan cermat dan tegas melakukan pengawasan terhadap penyimpangan-peyimpangan seperti itu.Jika terbukti maka akan diterapkan sangki tegas pula  bagi pasangan calon yang melanggar.

Peringatan itu ditegaskan langsung oleh salah satu pimpnan Bawaslu RI, Nasrullah saat menyaksikan pelantikan anggota Panwaslih Pilkada Buleleng. Lebih lanjut, Nasrullah mengingatkan bahwa politik di Buleleng sangat menarik baik dari sis topograpi dan yang lainnya serta karakter masyarakatnya. Bali, secara umum, kata Nasrullah berbeda karakter baik masyarakat di Bali selatan maupun di Bali Utara.

Yang terpenting kata Nasrullah, Bawaslu Konsentrasi secara khusus di Buleleng untuk melihat peta kompetisi yang dibangun harus mengedepankan azas fairness.

“Mudah-mudahan tidak ada mobilisasi Aparatur Sipil Negara, tidak ada pelibatan kepala desa, tidak ada pelibatan Guru, dan mobilisasi lain-lainnya.  Tidak ada pemanfataan-pemanfaatan program milik pemda lalu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Masang baliho lebih besar fotonya, atau lewat media massa atas nama pemerintah padahal disana ada visi-misi di dalamnya. Kalau ada pasti pengawas pemilu akan bertindak sesuai dengan ketentuan aturan main,” terang nasrullah di Laksmi Graha, Kamis (19/5).

Bawaslu berharap Buleleng menjadi contoh dalam proses pengawasan yang berbasis teknologi. Misalnya, pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berbasis teknologi. Sudah saatnya Bawaslu menggunakan audia visual dalam bentuk rekaman di dalam proses pemungutan dan perhitungan suara, sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses langsung prosesnya melalui website milik Bawaslu Bali atau Youtube mengenai perolehan suara pasangan calon.

“Jadi tidak ada akan manipulasi suara kalau misalnya ada perubahan di PPK, atau perolehan suara yang tercatat di KPU. Seluruh masyarakat di Indonesia sudah mengetahui ketika di shoot langsung maka seluruh masyarakat Indonesia tahu berapa perolehan suara masing-masing kandidat.” terangnya.  

Sehingga penyelengaraan atau siapapun yang berbuat curang tidak bisa dilakukan karena seluruh perolehan suara diambil gambarnya di TPS secara langsung. Itu bisa langsung diakses dari website dan Youtube.

Bawaslu RI mendorong hal itu bisa direalisasikan. Bagi Nasrullah, Buleleng sedang menghadapi masa transisi karena itu segala bentuk kecurangan harus bisa diantisipasi. Jika kecurangan di hilir di sumbat, kata Nasrullah maka kemungkinan terjadi kecurangan di bagian tengah seperti terjadinya politik uang.

Cara sedehana untuk menghadang politik uang sebenarnya dengan cara memberikan kewenangan kepada institusi untuk mengeksekusi pelaku politik uang baik wilayah administrasi maupun pidana.

Jika Bawaslu saat ini diminta perannya atau ditambah kewenanagannya untuk memberi sanksi administrasi berupa diskualifikasi bagi calon yang melakukan politik uang, maka Bawaslu akan menjalankan mandat itu sebaik-baiknya.

“Mudah-mudahan lembaga ini semakin bisa dipercaya oleh publik. Sebab dengan cara seperti ini yang bisa dipersembahkan kepada public. Maraknya politik uang sejauh ini belum ada lembaga yang memberi punishmen, dan jika Bawaslu diberikan maka akan dipersembahkan yang terbaik.” terang Nasrullah.  Ada 101 daerah diIndonesia yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.  Kebetulan satu diantaranya Buleleng.

Panwaslih Buleleng Dilantik

Sementara itu, setelah melalui proses yang cukup Panjang, Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Pilkada Buleleg akhirnya dilantik kamis (19/5) di Gedung Wanita laksmigraha Singaraja. Tiga orang yang dilantik masing masing dua orang Petahanan Ketut Aryani, Putu Sugi Ardana, dan Abu Bakar.

Ketiga orang itu nantinya akan membagi diri untuk tiga bidang masing masing Divisi Pengawasan, Divisi Umum, serta Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran. Disisi lain, dalam pembekalan singkat yang diberikan untuk Panwaslih Buleleng, Ketut Aryani kembali terpilih secara Aklamasi sebagai Ketua Panwaslih Buleleng.

Ketua Panwaslih Buleleng Ketut Aryani mengungkapkan, Panwaslih Buleleng akan bekerja maksimal, untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada Buleleng, sehingga perhelatan Pesta Demokrasi yang Luber dan Jurdil bisa terwujud di kabupaten Buleleng.

”Kami tentunya akan bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan, termasuk nanti jika ada sebuah pelanggaran yang terjadi, akan kami tindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Aryani.

Untuk langkah awal, Panitia Pengawas Pemilih (panwaslih) kabupaten Buleleng juga akan melakukan pemetaan terhadap beberapa daerah di kabupaten Buleleng, yang berpotensi untuk terjadinya sebuah pelanggaran dalam Pilkada Buleleng.|RM|