Singaraja, koranbuleleng.com | Pasangan petahana Buleleng, Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra sudah memastikan diri bakal mendaftar sebagai peserta Pilkada Buleleng 2017 untuk kembali merebut kursi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng periode 2017 – 2022 setelah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan.
Untuk mengamankan rekomendasi ini, PDI Perjuangan segera menggelar Rakercabsus yang rencananya digelar di sebuah hotel di kawasan wisata Lovina, Minggu 11 September 2016. Rekomendasi terhadap pasangan petahana dari DPP PDIP Buleleng sudah dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Semua kader PDIP diharapkan mampu mengamankan rekomendasi tersebut untukmemenangkan Pilkada Buleleng 2017. Sang petahana bahkan juga sudah mengikuti sekolah politik yang diselenggarakan PDI Perjuangan.
“Makanya saya lebih awal pulang satu hari dari sekolah Partai di jawa Barat, karena harus menyiapkan rakercabsus ini. Dalam rakercabasus inanti kader-kader PDI diminta untuk mengamankan rekomendasi yang telah ditandatangani oleh ketuaUmum PDI perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri,”ujar Agus Suradnyana saat mengahdirisosialisasi Pilkada Partisipatif di Puri Saron, Pemaron, Singaraja, Jumat 9 September 2016.
Terkait dengan cuti itu, Ketua DPC PDIP Buleleng yang juga Bupati Buleleng Petahana, Putu Agus Suradnyana menyatakan masih menungu beberapa hal terkait dengan cuti kampanye ini. Diantaranya hasil judicial review yang dilkaukan oleh Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Thaja Purnama atau AHOK, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Agus Suradnyana memaparkan bahwa dirinya mempertimbangkan sejumlah hal, misalnya terkait dengan penyusunan APBD Buleleng tahun 2017, impelemntasi RPJMD yang telah dibuat oleh Bupati Buleleng, serta kinerja PNS untuk mengeseksekusi sejumlah kebijakan dan program kerja yang telah dibuat oleh Pemerintah Kbaupaten Buleleng.
“Kalau pandekatan demokratis, okelah kepala dinas menyampaikan berbagai usulan tapi diluar kebijakan. Ada kebijakan politik, siapa yang menjalankan untuk mendapatakan akses anggaran di kemeneterian, seberapa jauh dan niat dan emosional. Kalau kepala daerah yang melaksanakan semua itu kan bisa dinilai oleh masyarakat sehingga kepaal daerah benar-benar berjuang di pemerintah pusat. Pertimbangan in lebih mendasar paa sis pembangunan,”terang Agus, Bupati Buleleng asal Desa Banyuatis ini.
Jika kontek jujur dan adil, kata Agus Suradnya, wajib hukumnya petahana menjalankan aturan hukum yang berlaku. Selama ini, seolah-olah petahana paling mudah melakukan kecurangan.
“Bagi saya, konsep pengawasan diperkuat dari beberapa beberapa kali pengalaman pemilihan umum, konsep-konsep pengawasan harus lebih terukur dan sistematis oleh Panwas,”terang Agus Suradnyana.
Sehingga dua aspek berjalan baik bilamana aspek pengawasan berjalan dengan baik, jujur dan adil serta aspek pembangunan tidak terganggu oleh Pilkada Buleleng, kata Bupati.
Sisi lain, secara konstitusi kekuasaan kepala daerah berlangsung selama 5 tahun. “ Itu kan tidak boleh dipotong,”dalih Agus.
Di kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Ri Daniel Zukron mengatakan bahwa pelaksana penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Buleleng, Panwaslih ataupun KPU RI dan Bawaslu RI harus patuh pada undang-undang. Bahwa kemudian ada Undang-undang yang mewajibkan seorang petahana harus mengambil cuti, itu sudah menjadi perintah undang-undang.
“Kita mendeteksi persoalan kerawana tentang apa yang dipahami sebagai kontek TSM, yakni terstruktur, sistematis dan masif. Potensi kecurangan ini bisa dilakukan siapa saja, incumbent atau non incumbent. Dengan cara apa? Maka itu posisi Bawaslu mengawasi itu semuanya. Namun peluang yang memanfaatkan itu adalah memang incumbent, namun dalam kontek lain kita mengawasi semunya,” terang Daniel.
Undang-undang telah mennegaskan bahwa mereka yang perlu diawasi adalah aparatur sipil Negara, fasilitas Negara yang digunakan, dan siapa yang menggunakan itu. Namun Daniel juga menekankan, pihaknyamasih menunggu turunnya PKPU terkait cuti bagi petahana ini. |NP|
