Tunjangan Transportasi Dewan Dibayarkan

Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka

Singaraja, koranbuleleng.com| Pemerintah Kabupaten Buleleng memutuskan untuk membayar Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Buleleng sebanyak empat bulan, yakni sejak bulan September hingga bulan Desember tahun 2017.

Keputusan tersebut mengacu pada surat dari Kemendagri tertanggal 2 Nopember 2017 yang menjelaskan implementasi pelaksanaan PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota DPRD, dimana disebutkan pelaksanaan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Perda diundangkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka menjelaskan, keputusan untuk membayarkan tunjangan transportasi Dewan selama empat bulan itu merujuk pada Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Buleleng.

Perda itu Kata Puspaka baru diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2017 lalu, sehingga pembayaran tunjangan transportasi baru dapat dilakukan pada tanggal 1 September 2017.

“Artinya setelah Perda diundangkan, maka pembayaran tunjangan tranportasi itu dihitung sejak satu bulan berikutnya. Artinya kita hanya menghitung untuk empat bulan sejak September sampai Desember 2017,” jelasnya.

Sekda Dewa Ketut Puspaka mengatakan, dalam anggaran tahun 2017, Pemkab Buleleng hanya mengalokasikan anggaran selama tiga bulan saja yakni sebesar Rp 1,451 miliar. Sementara untuk kekurangan alokasi dana untuk satu kali pembayaran sekitar Rp 483 juta, akan dibebankan pada APBD Induk tahun 2018 mendatang.

“Tetap kami bayarkan. Manakala terjadi utang daerah, regulasinya adalah setelah diaudit BPK. Kalau sudah dipasang tiga bulan, ya kan artinya kurang lagi satu bulan. Nanti sisanya kami pasang di APBD Induk 2018 lah,” ujar Puspaka.

Sebelumnya, sempat terjadi perbedaan pandangan terkait dengan pembayaran Tunjangan Transportasi untuk anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Dewan berpandangan bahwa pembayaran tunjangan transportasi itu dihitung sejak Perda diundangkan yakni untuk lima bulan sejak Agustus hingga Desember. Sementara Pemkab Buleleng berpandangan bahwa Tunjangan Transportasi Dewan hanya dibayarkan selama tiga bulan yakni pada Bulan Oktober hingga Desember saja. Hingga kemudian terbitnya dari Kemendagri tertanggal 2 Nopember 2017.

Disisi lain, Pemberian dana tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Buleleng diatur melalui Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota Dewan, mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2017. Perda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewa ini ditetapkan pada 2 Agustus 2017.

Sedangkan besaran dana tunjangan transportasi itu diatur melalui Perbup Nomor 63 Tahun 2017, dimana masing-masing anggota sebanyak 41 orang mendapat tunjangan transportasi sebesar Rp 11.802.000 perbulan. Sedangkan untuk empat pimpinan Dewan (Ketua dan tiga Wakil Ketua) tidak mendapatkan tunjangan transportasi karena sudah mendapat fasilitas kendaraan dinas. |RM|

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here