Anggaran 33 OPD Dirasionalisasi

DPRD Buleleng bersama Pemkab Buleleng membahas RAPBD 2018 |Foto : Rika Mahardika|

Singaraja, koranbuleleng.com| Rasionalisasi anggaran kembali dilakukan di Pemkab Buleleng. Ada 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng harus rela anggarannya dipangkas karena sumber-sumber pendapatan menurun drastis.

Dalam rapat gabungan antar komisi di DPRD Kabupaten Buleleng dengan Eksekutif Selasa, 14 Nopember 2017 terungkap bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng merancang pendapatan daerah pada RAPBD tahun 2018 sebesar Rp2,19 triliun di dalam nota pengantar keuangan.

Dalam perjalanan pembahasan, sejumlah pendapatan baik yang bersumber dari dana-dana Pemerintah pusat dan Provinsi Bali mengalami penurunan hingga sebesar Rp88,91 miliar. Dengan adanya kondisi itu, kini posisi pendapatan daerah hanya sebesar Rp2,10 triliun.

Beberapa sumber pendapatan daerah Buleleng yang mengalami penurunan yakni, dana bagi hasil pajak yang semula dirancang Rp35,30 miliar menurun sebesar Rp 4,36 miliar, dana alokasi umum (DAU) semula dirancang sebesar Rp982,69 miliar, turun sebesar Rp17,26 miliar, dana alokasi khusus (DAK) yang semula dirancang Rp320,36 miliar turun sebesar Rp49,63 miliar. Sementara untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Provinsi yakni bagi hasil pajak yang semula dirancang Rp149,80 miliar, turun sebesar Rp1,13 miliar.

Akibat menurunnya sumber pendapatan daerah itu, anggaran pada 33 Organisasi Perangkat daerah (OPD) terpaksa harus dirasionalisasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buleleng tercatat sebagai OPD yang paling besar mengalami rasionalisasi hingga mencapai Rp46,1 miliar. Kemudian ada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) sebesar Rp11,146 miliar, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdipora) sebesar Rp3,7 miliar, serta Dinas Tenaga Kerja yang dirasionalisasi hingga Rp3,5 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka mengakui bahwa rasionalisasi dilakukan akibat adanya penurunan sumber pendapatan daerah. Rasionalisasi itu dilakukan sebagai upaya untuk efisiensi anggaran. Dijelaskan, program pembangunan di Kabupaten Buleleng akan tetap berjalan dengan mengutamakan skala prioritas.

“Saya rasa semua OPD sudah siap, karena sudah terbiasa dengan rasionalisai anggaran. Tanpa mengurangi kwalitas program kegiatan yang kita rancang. Kalau toh itu terjadi pemangkasan itu, bukan berarti meniadakan program prioritas. Tetapi hanya efisiensi, artinya yang bisa ditunda kita tunda dulu,” tegas Puspaka.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna berharap agar rasionalisasi anggaran ini tidak mempengaruhi kinerja masing masing OPD dalam melaksanakan program pembangunan di kabupaten Buleleng. Apalagi, masih banyak program kegiatan sebelumnya yang sempat tertunda, sehingga OPD harus bisa melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas.

“Kita berharap program kegiatan yang menjadi skala prioritas tetap bisa dilaksanakan. Memang ini berat, tapi harus ada efisiensi tanpa mengabaikan program kegiatan prioritas,” harapnya. |RM|

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here