Dewan Minta Tenaga Kontrak Dievaluasi, Hentikan Yang Tidak Produktif

Suasana saat pendaftaran rekrutmen tenaga kontrak untuk guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng beberapa bulan lalu. |Foto : Nova Putra|

Singaraja, koranbuleleng.com| Keputusan Bupati Buleleng menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk menghentikan perekrutan tenaga kontrak dijajaran Pemkab Buleleng, dinilai kontradiktif oleh DPRD Buleleng. Dewan lebih menginginkan agar Bupati melakukan evaluasi atas kinerja tenaga kontrak dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Saat rapat gabungan antara DPRD Buleleng dengan Pemkab Buleleng, Selasa, 14 Nopember 2017, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, SE Bupati Buleleng No. 800/3448/BKPSDM justru dinilai kontradiktif dengan kenyataan di lapangan. Menurut Mangku Budiasa, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang justru memerlukan tambahan tenaga kontrak baru.

Dia mencontohkan Dinas Kesehatan yang harus merekrut tenaga kontrak untuk ditempatkan di Rumah Sakit Pratama baik yang ada di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt maupun di Desa Giri Emas Kecamatan Sawan. Begitu pula dengan Dinas Pendidikan yang akan memerlukan tambahan guru karena jumlah guru PNS yang pensiun semakin bertambah.

Untuk itu, Mangku Budiasa melanjutkan, sepanjang beban kerja memang memerlukan tambahan tenaga kontrak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, maka pihaknya mendorong untuk mengangkat tenaga kontrak baru.

Putu Mangku Budiasa lebih menginginkan agar masing-masing OPD melakukan evaluasi terkait dengan kinerja tenaga kontrak yang selama ini sudah dipekerjakan. Ia meminta agar OPD tegas dan berani memutuskan untuk memberhentikan tenaga kontrak yang tidak produktif karena hanya akan menambah beban APBD buleleng.

“Kita minta tegas dan jangan takut karena tenaga kontrak itu titipan pejabat atau anggota dewan. Kalau sudah tidak produktif apalagi oferload putus saja kontraknya, sehingga permasalahan tenaga kontrak ini bisa kita tangani dengan tuntas,” tegasnya.

Senada dengan Mangku Budiasa, Anggota Komisi I Putu Tirta Adnyana juga meminta agar masing-masing OPD melakukan evaluasi terhadap tenaga kontrak yang ada. Sehingga jelas, mana tenaga kerja yang produktif dan mana yang tidak produktif.menurutnya, rasionalisasi terhadap tenaga kontrak memang perlu dilakukan, namun disisi lain, kesejahteraan tenaga kontrak yang produktif juga perlu menjadi perhatian pemkab Buleleng.

“Mana yang boleh dikurangi, mana yang perlu ditambah dan ditingkatkan kualitasnya, maupun kesejahteraannya,” Ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Dewa Ketut Puspaka menjelaskan, dari segi jumlah, tenaga kontrak yang ada di setiap OPD di Lingkup Pemkab Buleleng tidak mengalami perubahan. Namun, adanya penambahan anggaran yang harus dibdbankan kepada APBD untuk membayar gaji khususnya tenaga kontrak, terjadi akibat evaluasi terhadap nafkah bulanan tenaga kontrak itu sendiri.

Evaluasi terhadap gaji tenaga kontrak itu memang dilakukan setiap tahun, sehingga kedepan gaji tenaga kontrak minimal akan mendekati Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Kebijakan pimpinan sudah jelas untuk mengeveluasi dan yang terjadi sekarang memang peningatan kesejahtraan terus digenjot shingga membutuhkan anggaran besar. Tahun 2018 akan diperhastikan kembali mengenai kesejahtraan ini dan kalau OPD menambah tenaga kontrak harus sesuai kajian beban kerja dan disetujui Bupati,” jelas Puspaka.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menerbitkan Surat Edaran (SE) perekrutan tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Buleleng karena dinilai jumlah yang ada saat in isudah terlalu banyak dan tidak sesuai dengan beban kerja.

Surat Edaran (SE) bernomor 800/3448/BKPSDM Tanggal 8 November 2017 ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Buleleng. Dalam SE itu, ada beberapa instruksi dari Bupati Buleleng yang wajib dijalankan oleh seluruh OPD diantaranya, menginstruksikan semua pimpinan OPD di Buleleng agar tidak melakukan penambahan pengangkatan tenaga kontrak/sejenisnya sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Tidak diperkenankan untuk mengangkat tenaga kontrak yang belum dapat dibayar gajinya, serta Pimpinan OPD dihimbau melakukan eveluasi terkait kinerja tenaga kontrak yang ada saat ini sehingga dapat lebih selektif dalam melakukan perpanjangan tenaga kontrak. |RM|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here