Kemenpan RB Beri Peluang Lebih Banyak Untuk Guru di Buleleng

Sejumlah anggota DPRD Buleleng melakukan konsultasi ke Kemenpan RB di Jakarta

Singaraja, koranbuleleng.com| Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI akan membuka peluang untuk rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) khusus untuk tenaga pendidik pada tahun 2018. Kemenpan RB sudah mengirimkan surat untuk penyampaian usulan tersebut ke seluruh Daerah di Indonesia untuk disampaikan paling lambat minggu ke-tiga di Bulan Januari 2018.

Hal itu terungkap saat Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan konsultasi ke Kemenpan RB RI. Konsultasi yang dilakukan dua Komisi di DPRD Buleleng itu, terkait dengan kebutuhan tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk Buleleng. Khusus untuk Guru, Kabuaten Buleleng memang memerlukan tenaga tambahan. Mengingat, jumlah guru PNS yang akan memasuki masa pensiun terus bertambah.

Ketua Komisi I DPRD Buleleng Putu Mangku Mertayasa dalam kesempatan itu menyampaikan bagiaman kondisi tenaga guru yang saat ini sedang dihadapi Buleleng. Politisi PDI Perjuangan ini lebih menjelaskan upaya pengangkatan guru kontrak yang dirasakan membebani APBD Buleleng. Apalagi selama ini, Postrur APBD Buleleng memang terbilang masih kecil di Provinsi Bali.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah mengangkat guru kontrak sebanyak 1.261 orang, dengan gaji Rp1,2 juta perbulan. dengan kondisi itu, Mangku Mertayasa berharap ada sebuah kebijakan dari Kemenan RB agar tidak memberlakukan moratorium pengangkatan PNS untuk guru tidak berlaku untuk Buleleng.

“Seyogyanya Pemerintah Pusat mengambil kebijakan, bagaimana tenaga kontrak itu bisa diseleksi menjadi PNS. Atau dari Pusat ada rencana untuk melakukan rekrutmen PNS, mudah mudahan Buleleng tidak kena moratorium lagi,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Gede Wisnaya Wisna menyamapaikan bahwa jumlah guru PNS yang akan memasuki masa pensiun terus bertambah. Kondisi itupun akan semakin memperparah persoalan kekurangan guru yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Apalagi saat ini, kondisi APBD buleleng belum memungkinkan untuk melakukan pengangkatan guru kontrak.

Ia pun khawatir juka moraroium terus diberlakukan, Buleleng akan semakin kekurangan tenaga pendidik. Kalaupun memang harus dilakukan pengangkatan guru kontrak, Wisnaya Wisna juga khawatir postur APBD Buleleng akan semakin tertekan.

“Kiranya, dari pusat memberikan jalan keluar kepada kami. Agar APBD kami tidak tertekan, pada sisi yang lain terjawab kebutuhan guru kami,” ujarnya.

Menyikapi persoalan yang disampaikan itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Sumber daya Manusia (SDM) Kemenpan RB Widariati Hestiarsi menegaskan bahwa Kemenpan RB akan melakukan perekrutan PNS pada tahun 2018 khusus untuk bidang tenaga Pendidik, Kesehatan dan juga Infrastruktur.

Menurutnya, Kemenpan RB sudah bersurat kepada seluruh daerah di Indonesia melalui surat nomor 750 tertanggal 13 Desember 2017 mengenai penyampaian kebutuhan tahun 2018. Usulan ini masih akan ditunggu hingga akhir Bulan Januari 2018.

“Silahkan usulkan ke kami di Menpan. Dan seluruh BKPSDM sudah mengetahui tapi saya belum cek apakah dari buleleng sudah masuk atau belum. Yang pasti prioritasnya tenaga pendidik kesehatan dan infrastruktur. Kalau memang membutuhkan guru, guru apa dan jumlahnya berapa. Kalau SD berarti dia guru kelas. Guru kelas mau ditaruh dimana, itu juga harus dijelaskan, kebutuhan tersebut harus lengkap diinformasikan kepada kami,” jelasnya. |RM|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here