Singaraja, koranbuleleng.com| RSUD Buleleng berencana membangun gedung rawat inap baru untuk pelayanan kelas 1 dan kelas 2 melalui dana pinjaman dari pihak ketiga. Perkiraan anggaran yang digunakan mencapai Rp150 miliar.
Dan cukup mengejutkan, pembangunan gedung rawat inap baru ini akan mengorbankan gedung rawat inap VIP Pavilliun Mahottama yang dibangun di era Bupati Buleleng, Putu Bagiada. Gedung rawat inap ini akan dibongkar dan diratakan tanah lalu dibangun gedung rawat inap baru untuk layanan kelas 1 dan kelas 2 tersebut.
Saat ini, gedung rawat inap kelas 1 baru tersedia sebanyak 24 buah tempat tidur, dan kelas 2 yang baru tersedia 22 tempat tidur. Dengan alasan itu, direksi RSUD Buleleng memandang cukup penting untuk membangun gedung rawat inap yang baru.
Walaupun itu baru sebatas rencana dan dari sisi aturan memungkinkan untuk meminjam dana dari pihak ketiga, namun dari pihak DPRD Buleleng meminta agar direksi berhati-hati merancang pinjaman untuk pembangunan gedung baru. Seluruh rencana harus dimatangkan dan dibicarakan dengan DPRD Buleleng.
Direktur Utama (Dirut) RSUD Buleleng Gede Wiartana menjelaskan, pihak rumah sakit sebenarnya sudah melakukan penghitungan sementara untuk kebutuhan pembangunan gedung baru tersebut.
Manajemen memperkirakan butuh dana hingga Rp150 miliar untuk membangun. Dengan melihat besarnya dana yang dibutuhkan, pihaknya pun harus mencari sumber alternatif lain di luar APBD, melalui dana pinjaman kepada pihak ke tiga.
“Kami sudah pernah komunikasikan dengan Bupati, dan sangat didukung. Tapi kami diminta melakukan perhitungan dengan cermat sebelum mengajukan pinjaman,” jelasnya.
Wiartana mengatakan, untuk tahap awal ditahun 2019, pihaknya akan melaksanakan kajian melalui feasibility study. Setelah itu, tahapan akan dilanjutkan di tahun 2020 dengan menyusun DED (detail engineering design).
Usai DED, barulah melaksanakan proses pembangunan fisik pada tahun 2021 mendatang. Jadi tahun 2021 mendatang dana pinjaman itu sudah tersedia.
“Setelah DED itu selesai, baru kelihatan berapa dana yang dibutuhkan untuk gedung baru itu. Jadi ya sejumlah itu yang kami ajukan ke pihak ketiga,’ ujarnya.
Walaupun demikian, diakuinya rencana peminjaman dana pada pihak ketiga masih membutuhkan proses yang cukup panjang. Diantaranya penyusunan peraturan daerah, studi kelayakan, serta sejumlah pertimbangan lain.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Buleleng pun memberi lampu hijau terkait dengan keinginan RSUD Buleleng untuk membangun gedung baru. Dewan melalui Ketua Komisi 4 Gede Wisnaya Wisna berpandangan, dengan adanya gedung baru otomatis akan menambah pelayanan yang berdampak pada meningkatnya sektor pendapatan RSUD Buleleng.
Sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman daerah, daerah diperkenankan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dengan sejumlah aturan yag harus ditaati.
Politisi Partai Hanura ini meminta kepada kepada jajaran Direksi RSUD Buleleng untuk mematangkan rencana pembangunan dan peminjaman dana kepada pihak ketiga itu. Direksi juga diminta untuk menyampaikan kepada DPRD Buleleng.
Menurutnya, RSUD Buleleng harus mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kemampuan keuangan RSUD Buleleng khususnya untuk mengembalikan pokok pinjaman termasuk bunga.
“Silahkan dimatangkan dulu, kalau sudah silahkan ke DPRD karena kami di Dewan juga pasti akan mengkaji juga. Setelah itu barulah kita bersama-sama ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta persetujuan,” katanya. |RM|
