Singaraja, koranbuleleng.com | Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng telah melakukan pendataan terhadap 27 desa di Buleleng untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan di Buleleng.
27 desa tersbeut berdasarkan usulan dari sembilan Pemerintahan Kecamatan di Buleleng. Selain itu, Bappeda Litbang juga melakukan identifikasi untuk menetapkan potensi yang ada di desa-desa tersebut.
Hal tersebut terungkap dalam rapat yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng, Senin 1 April 2019.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Litbang itu, para Camat mengusulkan masing-masing 3 desa yang nantinya menjadi basis pengentasan kemiskinan di kecamatannya. Usulan itupun disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Bappeda Litbang, dengan melihat jumlah atau persentase penduduk miskin yang ada di desa-desa yang diusulkan tersebut.
Kepala Bappeda Litbang Ir.Nyoman Genep,MT mengungkapkan, langkah ini merupakan tindaklanjut dari hasil Musrenbang Kabupaten serta arahan dari Bupati Buleleng belum lama ini.
Dalam menentukan desa yang nantinya menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan ini, Bappeda Litbang menggunakan beberapa pendekatan yaitu jumlah KK miskin, persentase KK miskin, dan pendekatan satu kawasan.
Genep menerangkan, meskipun ada suatu desa dari sisi jumlah KK miskin lebih tinggi, tetapi akan dipilih desa yang berada dalam satu kawasan wilayah dengan penduduk miskin tertinggi.
Pendekaatan ini diambil untuk memudahkan menentukan paket kebijakan dalam suatu kawasan. Kendati demikian, pendekatan dengan melihat jumlah dan persentase penduduk miskin tetap dominan dalam hal ini.
Pendekatan kawasan inipun tetap dengan lihat potensi unggulan pada kawasan dimaksud. Eksekusinya, akan terlihat perangkat daerah mana yang dominan bisa menangani desa atau kawasan itu sesuai dengan latarbelakang kemiskinan dan solusinya.
Genep mengakui, bahwa dalam menentukan desa-desa dengan penduduk miskin tinggi tersebut juga melibatkan instansi lain, yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, termasuk dengan Camat.
“Karena kami inginnya nanti akan membentuk Bumdes bersama, kemudian penanganan infrastruktur juga akan lebih mudah dilakukan bila berada dalam satu kawasan,” ungkapnya.
Dalam forum itu, Genep juga sudah meminta masing-masing Camat dan Perbekel untuk mengidentifikasi potensi-potensi apa yang ada di masing-masing desa dimaksud. Sedangkan untuk program dan kegiatan masing-masing SKPD sudah dilakukan identifikasi saat pelaksanaan Musrenbang beberapa waktu lalu. Nantinya, Bappeda Litbang akan melakukan sinkronisasi antara program dan kegiatan SKPD dengan usulan-usulan yang berasal dari desa.
“Selanjutnya akan kami mantapkan kembali, setelah sinkron antara masukan desa dengan masukan SKPD baru kami keluarkan program resminya. Nanti akan dilihat berapa jenis kegiatannya, berapa butuh anggarannya,” paparnya.
Adapun program pengentasan kemiskinan dengan mengambil tiga desa di tiap kecamatan ini baru efektif dilaksanakan tahun anggaran 2020 mendatang. Saat ini seluruh proses prenacaaan tengah digarap serius.
Genep berharap, dengan program dan kegiatan yang langsung menyasar desa tersebut, masyarakat miskin di pedesaan secara langsung bisa menopang penghasilan masyarakat dan outputnya daya beli yang lebih baik. |NP/R|
