Enam OPD Kembali Digabung

Ketua DPRD Buleleng bersama Asisten Pemerintahan Setda Buleleng Putu Karuna dan Ketua Bapemperda Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi usai pembahasan rencana penggabungan OPD Pemkab Buleleng

Singaraja, koranbuleleng.com| Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajukan usulan untuk peleburan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Buleleng ke DPRD Buleleng. Dalam usulan itu, disebutkan ada enam OPD yang akan dilakukan peleburan atau penggabungan.

Enam OPD tersebut masing-masing Dinas Statistik akan bergabung dengan Dinas Kominfo Sandi Buleleng, Dinas Perikanan bergabung dengan Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Koperasi dan UKM bergabung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Usulan itu dibahas perdana antara Eksekutif yang dipimpin Asisten Pemerintahan Setda Buleleng Putu Karuna dengan Badan Pembentukan Peraturan daerah (Bapemperda) di ruang Gabungan Komisi, Senin 7 Oktober 2019.

Menurut Karuna, penggabungan beberapa OPD tersebut akan berdampak pada terjadinya penyesuaian terhadap pegawai, khususnya pejabat tingkat eselon IV, setingkat Kasubbag dan Kasi. Sementara untuk pejabat tingkat eselon II dan III tidak akan kehilangan jabatan.

“Kalau mau bersabar, tidak menjabat selama beberapa bulan. Karena pertengahan tahun depan juga ada pejabat eselon IV yang pensiun. Tapi kalau tidak, kami akan alihkan ke jabatan fungsional,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Bapemperda Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi meminta agar pemerintah tak hanya menggabungkan enam OPD saja. Ia meminta agar pemerintah bisa merampingkan lebih banyak dinas, agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dengan adanya perampingan OPD, akan berdampak pada efisiensi anggaran yang dikeluarkan terutama menyangkut tentang penghasilan untuk pejabat.

Ia pun berjanji akan mengawal perampingan dinas itu, dalam pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus). Wandira sendiri mengklaim sudah memiliki beberapa kajian, yang diharapkan bisa merampingkan dinas-dinas lain yang dianggap kurang efektif.

“Kalau hemat kami, lebih baik sedikit dinas. Jadi bisa fokus susun program, anggarannya juga bisa lebih besar. Kalau terlalu banyak dinas, anggarannya juga makin sedikit. Malah hanya cukup untuk operasional dan biaya rutin saja,” katanya. |RM|