Pembangunan Bandara Dirancang Mulai 2024

Singaraja, koranbuleleng.com| Rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng mulai ada titik terang. Rencananya, pembangunan Bandara tersebut akan mulai dilaksanakan tahun 2024 secara bertahap hingga tahun 2048 mendatang.

Kejelasan itu diungkapkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana usai mengikuti rapat pembahasan Penlok dan rencana induk Bandar udara baru Bali Utara di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Kamis 7 November 2019. Melalui sambungan telepon, Agus Suradnyana menerangkan, dalam rapat tersebut ada sejumlah masukan secara teknis dari Subdit Kebandaraan, Kemenhub.

Masukan teknis itu diantaranya menyangkut navigasi, apron, hingga panjang lintasan (run way). Nantinya, masukkan itu akan menjadi resume dalam penyempurnaan rencana induk, untuk menjadi grand design dari pembangunan bandara. Penyempurnaan rencana induk ini diharapkan sudah selesai dalam sepekan, karena penetapan lokasi (penlok) untuk bandara akan segera diterbitkan.

Selain itu, pembahasan juga menyangkut target pengerjaan yang akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Untuk tahap I dikerjakan mulai tahun 2024-2028 dengan panjang ruw way 2.700 meter. Kemudian tahap II dari tahun 2029-2038, dengan penambahan panjang run way menjadi 3.000 meter, dan tahap III total panjang run way menjadi 3.400 meter. Untuk bangunan induk dan pendukung bandara juga dikerjakan bertahap berbarengan dengan pengerjaan target run way.

“Dengan panjang run way 3.400 meter itu, tadi disampaikan sudah dapat menampung pesawat berbadan lebar. Pesawat dari Los Angles sudah bisa mendarat langsung di Buleleng, tanpa harus transit,” ungkapnya.

Agus Suradnyana mengatakan, sambil menunggu tahap pengerjaan, saat ini Pemprov Bali tengah mendorong pembangunan akses Bali Selatan-Bali Utara. Untuk pembangunan aksebilitas sedang diperjuangkan lewat program proyek strategis nasional dan lewat kerjasama dengan pemrakarsa pembangunan Bandara Bali Utara.

“Nanti seperti apa modelnya, apa itu jalan tol atau bay pass, ini masih dikaji,” imbuhnya.

Pembahasan tersebut juga melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari Sekretaris Pemprov Bali, Kadis Perhubungan Pemprov Bali, Kadis Perhubungan Kabupaten Buleleng, serta pihak pemrakarsa PT Angkasa Pura. |RM|