Singaraja, koranbuleleng.com| Sejumlah warga Desa Anturan Kecamatan Buleleng akhirnya mengadu kepada anggota DPRD Buleleng karena nilai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang “menggila”. Kedatangan warga Desa anturan di gedung DPRD Buleleng diterima oleh anggota Komisi III DPRD Buleleng dan pertemuand ipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara, Selasa 11 Juni 2019
Anggota yang hadir diantaranya Putu Tirtha Adnyana, Gede Suradnya, Gede Ody Busana. Dalam pertemuan itu, beberapa warga menyampaikan keluhan terkait dengan tingginya Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang harus warga bayarkan tahun 2019 ini.
Salah satu warga Desa Anturan, Ketut Supandra yang mewakili warga Desa Anturan Kecamatan Buleleng menyampaikan kenaikan PBB yang harus dibayar tahun ini sangat memberatkan. Di tahun sebelumnya membayar pajak senilai Rp151 ribu, kini menjadi Rp896 ribu. Kenaikan pajak yang signifikan inipun dirasakan sangat membebaninya.
Supandra menyebut jika selama ini, Ia menjadi warga Negara yang baik karena selalu taat membayar pajak. Jangan sampai kata Dia, kenaikan yang tinggi ini menjadikan banyak warga Buleleng enggan untuk membayar PBB.
“Kenaikan pajak ini betul betul kenaikan yang gila. Yang jelas, kami sebagai masyarakat keberatan pajak yang sangat tinggi,” ucapnya.
Ia pun meminta agar DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan kepada Pemerintah untuk mengkaji kembali kenaikan PBB. Selain itu, acuan untuk kenaikan pajak agar tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melalinkan melihat dari sisi oemanfaatan dan hasil dari lahan tersebut.
“Tanah saya sela pula sing mentik (Ketela ditanam tidak tumbuh, red) pak, malah harus bayar pajak naik signifikan. Makanya pajak ini seharusnya hasil survey, bukan hasil NJOP. Kalau NJOPnya segitu, saya jual tanah saya, saya berikan komisi 10 persen pak,” Ketusnya.
Hal senada diutarakan Ketut Mangku. Ia yang menjabat sebagai Bendesa Anturan menyebut jika sebagian besar warga Desa Anturan Kecamatan Buleleng baru menerima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak untuk PBB sekitar dua hari lalu. setelah menerima, warga pun mulai menyampaikan keluhan karena kenaikannya yang tinggi.
Ia sendiri memiliki lahan yang tahun sebelumnya membayar PBB senilai Rp300 ribu, kini meningkat menjadi Rp1,3 juta. Mewakili warga lainnya, Mangku berharap jika kenaikan pajak ini segera dapat diselesaikan. Dimana warga sebagai Wajib pajak bisa mendapat keringanan dalam membayar PBB.
“Saya sempat panen jagung mendapat Rp300 ribu, sekarang pajak naik kan minus penghasilan saya. Intinya agar pajak yang besar ini dapat diturunkan, minimal sama dengan tahun tahun lalu,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Buleleng Putu Tirtha Adnyana melihat persoalan ini sebagai masalah yang serius. Ia meminta kepada Pimpinan Dewan untuk merekomendasikan agar Badan keuangan daerah (BKD) Buleleng menunda untuk pemungutan PBB, walaupun akan berpengaruh dari sisi PAD Buleleng.
Ia khawatir kenaikan tarif PBB yang signifikan ini akan menimbulkan gejolak, karena keberatan ini mungkin dirasakan oleh seluruh wajib pajak di kabupaten Buleleng. Politisi Partai Golkar ini juga tegas meminta agar Perbup yang mengatur tentang penetapan nilai PBB bisa segera direvisi.
“PAD Berkurang kalau ditunda, itulah resiko kita harus berani, daripada masyarakat bergejolak, daripada masyarakat demi kesini terus lebih baik tunda dulu. Terlambat juga tidak masalah pembayaran itu. Harus dirubah Perbupnya,” tegasnya.
Atas penyampaian aspirasi dari sejumlah masyarakat Desa Anturan Kecamatan Buleleng ini, Dewan rencananya akan memanggil Badan Keuangan daerah (BKD) Buleleng termasuk mengundang Tim Appraisal yang diminta melakukan kajian terhadap NJOP. Rencananya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu akan dilaksanakan Rabu, 12 Juni 2019 usai pelaksanaan Rapat Paripurna.
“Kami akan RDP, dan kami akan sampaikan keluhan bapak-bapak sekalian. Dan kami juga akan tanyakan, apa sih kriterianya untuk menentukan NJOP,” kata Susila Umbara. |RM|
